Pabrik Gula Lamongan Kembali Melakukan Pelanggaran

industri gula rafinasi

Pelanggaran Pabrik Gula Lamongan kembali terjadi. Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI)  telah memberikan Surat Resmi yang di tujukan kepada Menteri Perindustrian , Agus Gumiwang. Dalam laporan yang telah di sampaikan APTRI berisi mengenai pabrik gula Lamongan, PT Kebun Tebu Mas (PT KTM) yang melakukan pelanggaran kembali dan meminta kepada Pemerintah agar dapat mencabut izin beroperasi.

Surat Resmi yang telah di kirimkan kepada Pemerintah tersebut , APTRI memberikan sejumlah argumen terkait pelanggaran yang di lakukan PT Kebun Tebu Mas (PT KTM). Salah satunya adalah perjanjian yang di lakukan PT Kebun Tebu Mas untuk melakukan kewajiban menambah luas tanam tebu. Selain itu juga Perusahaan tersebut juga telah melakukan pelanggaran memperoleh izin impor bahan baku pembuatan gula rafinasi.

Jika di lihat dari Peraturan Presiden No 36 tahun 2010 yang berisi tentang Pabrik Gula Pasir Baru. Di jelaskan dalam kebijakan bahwa pendirian pabrik gula pabrik baru harus memiliki luas lahan yang di gunakan untuk perkebunan tebu milik sendiri (Perusahaan) atau perluasan lahan pabrik. Kemudian , PT KTM juga di anggap oleh APTRI merusak pangsa pasar dari harga beli tebu dengan cara menaikkan harga pembelian tebu yang tinggi.

pabrik gula (PG) BUMN terkena dampak dari permasalahan tersebut , perusahaan milik BUMN tersebut kesulitan dalam mendapatkan tebu , hal ini membuat Produksi Perusahaan mengalami penghentian operasional dan menutup pabrik sementara. Kemudian dari pihak Kepolisian Polda Jatim melakukan sidak ke beberapa gudang gula di temukan adanya penimbunan dari gula rafinasi . Tentunya memberikan dampak kekurangan gula Rafinasi di jawa timur.

Pada tanggal 15 Juli 2021 , Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu juga melakukan hal yang sama dengan APTRI , Federasi tersebut telah memberikan surat Menteri Perindustrian dengan permasalahan Perusahaan PT KTM. isi surat yang di layangkan untuk menperin berisi agar segera melakukan pencabutan izin operasi dari PT Kebun Tebu Mas. Namun belum adanya penindaklanjutan terkait pengaduan yang telah di layangkan tersebut.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI , Gde Sumarjaya Linggih mengatakan bahwa ” Pemberian surat dari APTRI yang di tujukan kepada menteri perindustrian telah memiliki titik terang , seharusnya pihak dari kementerian perindustrian bertindak cepat untuk merespon persoalan ini. Pengaduan mengenai masalah dari PT Kebun Tebu Mas (PT KTM) sudah banyak , harus segera di investigasi agar cepat selesai.”

Kamu bisa mempelajari tentang teknik industri atau bisa memilih berbagai jurusan yang sesuai dengan minat bakat di kampus terbaik semarang

Untuk informasi Mengenai dunia industri yang lainnya bisa di Cek di https://industri.blog.unisbank.ac.id/

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.